Dianggap Gegabah, Lokasi SMPN 12 Cilegon di Pabean & Tegal Bunder Ditolak Warga Setempat

PURWAKARTA,LOCALNEWS.CO.ID- Rencana Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang menggunakan gedung SDN Pabean, Kelurahan Pabean, Purwakarta,  sebagai gedung bersama kegiatan belajar mengajar (KBM)  SMPN 12 Cilegon, ditolak secara tegas oleh anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi Golkar Tohir AS dan Agus Setiawan, serta Rahmatullah dari Fraksi Demokrat.

Rencana Helldy dianggap ketiga anggota dewan dari Dapil Jombang-Purwakarta tersebut, terlalu semberono dan mengabaikan aspirasi masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkan ketiganya, usai mengikuti Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kota Cilegon dari Endang Efendi ke Isra’ Mi’raj, di Gedung DPRD Cilegon, Kamis (25/3/2021). “Sebenarnya SMPN 12 Cilegon ini sudah menerima siswa baru dari setahun lalu, yang dititipkan di SMP Tunas Bangsa yang berada di Lingkungan Kubang Welingi Kelurahan Purwakarta,” tegas Tohir.

Sebagai mitra Dinas Pendidikan di Komisi II DPRD, Tohir mengaku justru tidak mendapatkan perkembangan informasi pembangunan SMPN 12 tersebut dari dinas terkait.

Sebelumnya kata dia, pihaknya sudah mengusulkan percepatan pembangunan, bahkan sudah melakukan survei dan proses bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan konsultan. “Kenapa dengan keputusan wali kota sekarang ini menggunakan SDN Pabean di-merger dengan SMPN 12 Cilegon, justru tidak baik dan tidak tepat,” tegasnya.

Lanjut Tohir, rencana wali kota tersebut menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak baik, karena di wilayahnya juga ada lembaga pendidikan MTs Al-Khairiyah Karang Tengah yang harus didukung dan dilindungi haknya, dan dipastikan secara langsung akan terpengaruh dengan kehadiran SMPN 12. “Bagaimana kelanjutan pendidikan MTs di situ, kami menolak keras berdirinya SMPN 12 di situ. Pemerintah harus segera menindaklanjuti apa yang menjadi proses tahapan- tahapan pembangunan SMPN 12 itu,” ujar Tohir, seraya mengingatkan warganya untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan pihaknya sebelum melakukan aksi penolakan.

Senada diungkapkan Agus Setiawan.  Kata dia, secara pribadi mendukung penuh pendirian SMPN 12, namun tidak setuju jika kegiatan belajar mengajarnya menempati gedung SDN Pabean. “Mari kita duduk bersama menyelesaikan persoalan ini, karena hak ini juga akan berimbas nanti pada kenyamanan kinerja Dinas Pendidikan,” paparnya.

Ditambahkan Rahmatullah. “Kita mendukung berdirinya SMPN 12 Cilegon di Purwakarta, tetapi jangan di dua wilayah yakni Pabean dan Tegal Bunder karena di situ banyak berdiri yayasan – yayasan pendidikan dan pondok pesantren maupun yayasan swasta seperti MTs yang sedang berkembang, kalau ditambah SMPN bisa- bisa tutup,” tegasnya.

Karenanya jika pemerintah memaksakan membangun gedung SMPN 12 di dua wilayah tersebut, dikhawatirkan ke depan justru akan menghambat program pemerintah sendiri. “Masyarakat menginginkan lokasinya agak bergeser ke tengah. Karena jika lokasinya di wilayah Kelurahan Pabean yang posisinya di bawah gunung bisa menghambat masyarakat asal Ramanuju, Sumampir dan wilayah lainnya. Juga akan bermasalah dengan yayasan – yayasan di sekitarnya, pasti akan keberatan,” Rahmatullah serius.

Sebelumnya dikabarkan, anggota DPRD Dapil Purwakarta – Jombang ini bersilaturahmi dengan para mantan kepala desa/lurah, bersepakat menolak pembangunan SMPN 12  di Pabean dan Tegal Bunder, dan mendesak Pemkot Cilegon merelokasi titik pembangunannya.

Sementara Wali Kota Cilegon Helldy Agustian saat dikonfirmasi atas keberatan warga tersebut menyatakan pemerintah hanya memfasilitasi. “Menempati SDN Pabean atas usulan dan pengajuan dari Dinas Pendidikan, bukan kemauan saya,” terang Helldy. (hasidi-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *