Diduga Untuk Proyek Reklamasi di Subang, BN: Kaji Ulang Pengerukan Pasir di Selat Sunda

CILEGON,LOCALNEWS.CO.ID– Ormas Bela Negara (BN) Mada II Kota Cilegon dan Marcab I Kabupaten Serang menyoroti ativitas ekspolitasi pasir laut di perairan Selat Sunda yang berjarak sekitar tiga mil dari daratan Kota Cilegon, Provinsi Banten. BN menilai aktivitas tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak otoritas terkait untuk dikaji kembali.

“Penyedotan pasir laut tidak luput dari perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga aktivitas yang merusak biota laut itu harus dikaji kembali dan tidak lagi merugikan berbagai pihak,” kata Ketua BN Marcab I Kabupaten Serang, Ali Rohman, bersama jajaran pengurus dalam siaran pers di Sekretariat BN Mada II Kota Cilegon di kawasan JLS, Ahad (17/5/2020) malam.

Ali juga membeberkan dampak kerusakan lingkungan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri di daerah pesisir, yang menjadikan kebutuhan akan ruang yang lebih luas sehingga reklamasi kawasan pesisir menjadi pilihan utama yang banyak ditempuh. Sehingga pemanfaatan pasir laut yang berlebihan dan tidak terkendali dapat merusak daya dukungnya. “Pengerukan pasir laut/penyedotan di perairan Kota Cilegon membawa dampak pada kerusakan ekosistem laut semakin parah setelah dampak limbah industri dan pemanasan global, bisa juga menyebabkan abrasi pantai, kelangkaan ikan tangkapan nelayan, serta hancurnya karang laut, mangrove serta biota dan organisme ekosistem laut lainnya,” beber Ali.

“Penambangan atau penyedotan pasir di laut ini merupakan salah satu aktivitas yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Mada II Kota Cilegon, Sarwani menjelaskan berdasarkan data dan informasi yang telah dihimpun, pihaknya menduga eskploitasi pasir laut tersebut untuk kepentingan pengembangan industri dengan material pasir laut yang difungsikan sebagai bahan urugan proyek industri di tempat lain di luar Banten, sehingga ia mempertanyakan serta perlunya kajain ulang perizinan Amdal pihak pemerintah. “Pasir laut sekitar 3.500.000 m3 telah digunakan untuk pendalaman kolam dermaga dan reklamasi PT. Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang terletak di wilayah Kota Cilegon yang dikerjakan proyeknya oleh PT. Seven Gates Indonesia (SGI).

Selanjutnya diduga di lokasi yang sama pasir laut sebanyak kurang lebih 850.000 m3 diangkut ke luar Kota Cilegon untuk kepentingan proyek pembangunan dermaga di Patimban, Subang, Jawa Barat,” ungkapnya. “Pertanyaannya, selain kerusakan pada ekosistem laut bukankah izin yang dikeluarkan pemerintah mengenai penyedotan atau pengerukan pasir laut di wilayah tersebut untuk pendalaman kolam PT. LCI, akan tetapi diduga sebanyak 850.000 meter kubik diangkut keluar Kota Cilegon untuk kepentingan proyek dermaga di Subang itu kami pertanyakan izinnya mana?,” tambahnya.

Sarwani juga meminta adanya transparansi periznan dari pihak pemerintah terkait. “Jika pemerintah mengeluarkan izin penyedotan pasir tersebut untuk kepentingan pendalaman kolam dermaga PT. LCI seharusnya hanya untuk itu izinnya, bukan malah pasir laut disedot lagi dan gunakan untuk hal lain, maka kami pertanyakan kepada pemerintah baik pusat, pemprov, dan pemkot mengenai izinnya, jika tidak ada berarti ini ilegal dan bisa pidana,” tegasnya.

Pihaknya juga akan terus mengawal kegiatan yang kiranya perlu menjadi evaluasi semua pihak, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Jangan sampai sumber daya alam hanya dikuasai pengusaha untuk dikeruk hanya demi kepentingan dan kemakmuran konglomerat,” tandasnya. (hasidi-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *