FSPMI Cilegon: Program Magang Jangan Jadi Akal-akalan Perusahaan Bayar Murah Buruh

CILEGON,LOCALNEWS.CO.ID- Peringatan Hari Buruh atau May Day, digelar ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dengan menggelar aksi di Kantor Wali Kota Cilegon, Sabtu (1/5/2021).

Dalam aksinya FSPMI Kota Cilegon meminta pemerintah pusat untuk mencabut UU Omnibus Law, penerapan upah minimum sektoral (UMS), menolak Union Busting (pemberangusan buruh), dan kenaikan UMK Cilegon sebesar 3,3%. “Dari keempat tuntutan kita akan terus perjuangkan bersama, terdekat adalah memperjuangkan UMK sebesar 3,3% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78. Tetapi Gubernur memutuskan pemerataan seluruh daerah di Banten mendapatkan 1,5%. Tanggal 5 Mei nanti kita akan sidang gugatan ke PTUN untuk menuntut hak kami,” kata Erwin Supriyadi, Ketua Cabang FSPMI Cilegon.

FSPMI juga mengingatkan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, terkait program kerja pemagangan perusahaan yang bertujuan menyerap lapangan pekerjaan dan menciptakan keterampilan kerja, untuk tidak dijadikan kesempatan perusahaan memperkerjakan buruh sebagai tenaga yang diupah murah tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. “Kami tidak apriori tetapi kami punya data, bahkan ada kekhawatiran program pemagangan dijadikan kesempatan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan upah murah dengan alasan sedang pemagangan. Program pemagangan selama tiga bulan di berbagai perusahaan dan lakukan secara bergantian dikhawatirkan calon pekerja yang sudah memiliki potensi yang ingin masuk ke perusahaan tidak bisa, dengan alasan masih ada program pemagangan, ya namanya magang hanya di beri uang saku,” bebernya.

Erwin juga mengatakan pihaknya akan terus mengawal program pemagangan agar sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan menjadi bumerang bagi pemerintah dan pekerja lokal. “Niat program ini sangat baik, tetapi perlu juga pengawasan, pendampingan dan kontrol dari pemerintah untuk memastikan program ini tepat sasaran, jangan sampai menjadi ladang pemanfaatan para perusahaan, yang ada nanti pegawai kita dibayar dengan upah murah dengan dalih pemagangan, karena ini yang terjadi di beberapa daerah,” tegasnya.

“Terakhir, kami mengingatkan wali kota agar terus berkomunikasi dengan perusahaan- perusahaan terkait program pemagangan agar diatur mulai waktu pembelajaran teori sampai praktek sesuai keahlian. Jangan sampai judulnya magang tetapo di lapangan mereka kerja kasar dan tidak sesuai keahlian,” tandasnya. (ihsan-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *