Hasil Mediasi Tanpa Kepastian, Korban PHK PT. WSB Tetap Tuntut Hak Normatif

CILEGON,LOCALNEWS.CO.ID- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, akhirnya membuka ruang mediasi persoalan ketenagakerjaan antara PT. Wahana Sentana Baja (WSB) dengan ketujuh pegawainya yang sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Pertemuan digelar di Aula Disnaker Cilegon, Kamis (11/6/2020).

Salah satu pekerja korban PHK, Chaerul Saleh, mengatakan,  bersama ketujuh rekannya adalah berstatus pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masih berlaku hingga Maret 2020, namun pada Januari pihak perusahaan menyatakan mereka sebagai job order (JO) atau bekerja jika ada order perusahaan. “Sejak Januari kita di- JO-kan oleh WSB, dengan alasan adanya pemberhentian kontrak dengan PT. Krakatau Steel, sedangkan status PKWT kita masih berlaku sejak awal 1 Juli 2007 yang sifatnya putus sambung hingga 31 Januari 2020,” kata Chaerul, usai mediasi.

Ketujuh pekerja dimaksud adalah lima orang dengan masa kerja 13 tahun, yang dua masa kerja 7 tahun, yang seharusnya sudah ditetapkan sebagai pegawai organic atau pegawai tetap, berdasarkan UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 mengatakan 4 tahun bekerja harus diangkat menjadi organik.

Lanjut Chaerul, ketujuh pekerja menuntut PT. WSB untuk memberikan hak-hak yang berlaku dalam ketentuan risalah kontrak kerja. Di antaranya pasal 156 UU Ketenagakerjaan pihak perusahaan wajib membayar pesangon. “Kami minta hak pesangon, uang penghargaan, penggantian hak sejak kontrak dibuat. Kalau ditaksir nominalnya satu orang dapat Rp 100 juta lebih dikali tujuh pekerja yang wajib dibayarkan oleh PT. WSB,” tegasnya.

Ditambahkan pendamping ketujuh pekerja, Hamami Hambali, mempertanyakan status tujuh pekerja yang diduga tidak didaftarkan ke Disnaker Kota Cilegon oleh PT. WSB. Dan juga status perusahaan tersebut yang mengaku sebagai perusahaan swasta. “Dalam kasus ini banyak kejanggalan, selain tidak kunjung diangkat organik, dengan loyalitas yang berikan kepada perusahaan. Patut juga diduga tujuh pekerja ini didaftarkan tidak berstatus PKWT-nya ke Disnaker, dan coba selidiki PT. WSB ini sebagai anak perusahaan BUMN, KS atau KBS,” bebernya.

Sementara, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Cilegon, Tiara Manalu, mengaku sudah meminta klarifikasi soal tuntutan tujuh pekerja tersebut. “Entah terdaftar atau tidak. Kita belum tanya baru klarifikasi awal, kita sebatas menengahi. Pengakuan belum didaftarkan tujuh pekerja ini saya belum pegang, saya belum cek PT. WSB anak perusahaan KS kan, benar diawal mereka benar mengaku swasta,” ujarnya.

Saat ditanyakan soal hak-hak ketujuh pekerja tersebut, Tiara menjelaskan rincian hak-hak yang harus dibayarkan oleh PT. WSB, namun dalam mediasi ini belum menemui titik temu karena akan ada mediasi lanjutan. “Dari risalah klarifiksi perselisihan hubungan industrial jadi yang lima orang bisa menerima sampai Rp 111 juta lebih. Sedangkan dua pekerja Rp 91 jutaan. Salah satu ketentuannya masa kerja 10 tahun berarti 9 kali upah atau lebih. Tadi sudah  ditanyakan pihak WSB mengaku sudah membayar tadi tidak bisa menunjukan bukti pembayaran dan dibantah pekerja. Kita tunggu mediasi selanjutnya,” tandasnya.

Di tempat yang sama,perwakilan manejemen PT. WSB yang dipimpin Kasubdit Keuangan, PPU, SDM dan Umum, Marmiliyartana, saat ditemui wartawan enggan berkomentar. (hasidi-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *