HIPPI Banten Tak Percaya Ada Baja China Dicap Krakatau Steel, Dipimpin Silmy Karim Dianggap Lebih Baik

CILEGON, LOCALNEWS.CO.ID – Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten Syaiful Bahri menegaskan, tudingan anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir terhadap PT Krakatau Steel (KS) Persero Tbk, dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran direksi PT KS, Rabu (24/3/2021) lalu. Yakni terkait dugaan penyelundupan baja asal China yang dicap merek Krakatau Steel, dinilai sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Hal tersebut diungkapkan Syaiful Bahri kepada LocalNews, di kantornya, Rabu (31/3/2021). Syaiful Sangat menyayangkan tudingan yang dianggap tanpa dasar kuat tersebut.

Sepengetahuan Syaiful, sejak dipimpin Silmy Kari sebagai Dirut PT.KS, ruang gerak para importir nakal sangat terbatas. “Kalau Silmy Karim semua dirangkul, kalau  dahulu tidak. Di mana sekarang PT. KS sedang berusaha bangkit setelah bertahan di awal krisis atau kondisi di mana dahulu akan stop operasi, dan Alhamdulillah sekarang yang dulunya di- PHK malah direkrut kembali,” kata pria yang akrab dipanggil Saba ini.

Kondisi PT KS terkini lanjutnya, sudah mulai bertumbuh, yang sebelumnya terkategori merah menjadi kuning dan menuju biru. “Sepertinya ini hanya ulah importir nakal yang ruang geraknya dibatasi bea cukai yang serba ketat. Kalau dahulu kan baja banyak masuk kemudian PT. KS mulai ngedrop dan akhirnya pemerintah turun tangan untuk membantu PT. KS, dan Alhamdulillah berhasil,” tandasnya.

Tuduhan terhadap PT. KS yang memperjualbelikan baja ilegal berstempel Krakatau Steel itu menurutnya tidak benar. “Restrukturisasi PT. KS saat ini mulai berhasil, sebelumnya pembayaran ke suplyer berbulan bulan tidak dibayar, sekarang meskipun agak lama tetapi on time. Dari sisi angkutan saja sudah mulai stabil bahkan naik, itu artinya produksi mulai membaik,” paparnya.

Saba justru balik mempertanyakan sebenarnya siapa oknum di balik tuduhan anggota DPR RI dari Partai Demokrat tersebut. “Ada baja asal China tetapi dicap Krakatau Steel dan dianggap merugikan negara hingga Rp 10 triliun, itu siapa di balik layarnya,” tanya Saba, seraya menegaskan  bahwa BUMN juga harus hidup dan kemitraan terus berjalan. (hasidi-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *