Jika “Maksa” Gunakan SDN Pabean Menjadi SMPN 12, Komitmen Helldy Kembangkan Madrasah dan Ponpes Dianggap Omdo

CILEGON,LOCALNEWS.CO.ID- Komitmen Wali Kota Cilegon Helldy Agustian untuk mengembangkan sekolah madrasah dan pondok pesantren (ponpes) dipertanyakan jika memaksakan diri merealisasikan penggunaan gedung SDN Pabean alih   fungsi sebagai gedung SMPN 12 Cilegon. Helldy akan dianggap mengkhianati janji politiknya.

Seperti diungkapkan salah satu alumni MTs Al-Khairiyah Karang Tengah Ferdiyan, yang menilai pembangunan SMPN 12 hanya berjarak beberapa meter saja dari lokasi MTs Al-Khairiyah Karang Tengah. “Narasi politik Helldy yang mendukung madrasah dan guru honorer adalah omong kosong jika dalam tataran kebijakan saja tidak bijak dan bajik,” tulis Ferdiyan yang kini sedang menempuh pendidikan tinggi di Negara Inggris, dalam status facebook-nya, Sabtu (27/3/2021).

Kata dia, rencana pendirian SMPN 12 sebenarnya bukan hal baru, tetapi seolah menjadi “jualan politik” Helldy yang baru terpilih dan menjadi program yang dikebut. “Jualan yang tidak layak dibeli sebenarnya. Hanya bermodalkan hitung-hitungan jumlah sekolah dasar sekian, jumlah SMP negeri sekian,” kata Ferdiyan.

Pihaknya juga mempertanyakan ungkapan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon Ismatullah, bahwa pendirian SMPN 12 adalah bagian dari mimpi masyarakat Purwakarta. “Ini mimpi siapa? Adakah research yang holistik yang klaim ini? Siapa respondennya? Kapan research dilakukan? Jika tidak ada data analisisnya, maka klaim yang tidak bertanggungjawab,” tanya Ferdiyan.

Ferdiyan mengaku geram dengan logika dan pembangunan pemerintah. Padahal setiap kampanye politik, hampir setiap calon Wali Kota mengkampanyekan isu-isu pendidikan, madrasah, guru honorer, pentingnya pondok pesantren sambil mengidentifikasikan dirinya sebagai sosok religius. “Namun, secara kebijakan apakah sudah pro terhadap lumbung terbentuknya ulama dan santri yakni madrasah dan pondok pesantren?” tanyanya lagi.

Sementara itu mahasiswa STIT Al-Khairiyah Rahmatullah Safrai, juga menilai pendirian SMPN 12 Cilegon terkesan terburu-buru padahal fasilitas gedung terpenuhi. Keberadaan SMPN 12 yang menumpang di SDN Pabean bukan tempat yang cocok dan harus dikaji ulang. “Lebih baik gelar uji publik antara Wali Kota Cilegon, Dindik, dan anggota DPRD Dapil Purwakarta-Jombang untuk duduk bareng. Hadirkan semua kepala sekolah dan madrasah, ustad, ulama, tokoh masyarakat se- Purwakarta. Kaji bersama untuk mendapatkan solusinya,” kata Rahmat.

Rahmat yang juga penulis novel dan blogger itu pun menilai wajar jika ada penolakan masyarakat. Selama ini bantuan untuk sekolah dan madrasah kurang mendapatkan perhatian pemerintah, berbeda dengan sekolah negeri yang begitu istimewa dengan kucuran dana besar. “Kita kaji juga sejarah dan budaya yang terbentuk di Purwakarta. MTs Al-Khairiyah Karang Tengah, MTs Nasrul Ulum Pasar Bunder dan SMP Tunas Bangsa memiliki jasa besar terhadap pendidikan di Purwakarta,” kata pemuda asli Purwakarta ini.

Rahmat berpesan, jika Wali Kota ingin meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Purwakarta, sebaiknya membantu perbaikan gedung-gedung sekolah dan madrasah yang banyak rusak dan tingkatkan fasilitas pendukungnya, tanpa kehadiran SMPN 12. “Mana janji politik Helldy saat kampanye yang mendukung madrasah dan pondok pesantren? Belum seratus hari saja sudah bisa pelan-pelan menenggelamkan eksistensi madrasah swasta,” sindirnya.

Terpisah anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Tohir As mengungkapkan, kebijakan rencana penggunaan gedung SDN Pabean untuk SMPN 12 Cilegon, adalah terburu-buru. “SMPN di Purwakarta sejak setelah kemerdekaan belum pernah terbangun sampai kini, ini apa kendalanya?” kata Tohir, Sabtu (27/3/2021).

Tohir mengingatkan Pemkot Cilegon, harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang mengharapkan pendidikan lebih baik dan nyaman. “Pendidikan harus mengedepankan kenyamanan dan kepercayaan diri siswa dan warga di sekitarnya, solusinya harus dibuatkan gedung baru,” jelasnya. “Kalau sudah ada tempat dan gedung maka akses pembelajaran akan lebih mudah, seperti fasilitas belajar memadai, fasilitas olahraga dan fasilitas lain yang membuat pembelajaran menjadi nyaman bagi siswa,” sambung Tohir.

Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak SMPN 12 menempati SDN Pabean. “Ya kita akan bicarakan terkait ini, agar aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik, karena sudah ada penolakan di mana mana,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Kepala Dindik Cilegon Ismatullah, akan mengevaluasi ulang soal penggunaan SDN Pabean sebagai lokasi SMPN 12 Cilegon. Ini dilakukan dengan memerhatikan adanya keberatan dari berbagai pihak di wilayah Purwakarta. (hasidi/ihsan-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *