Pergantian Pejabat Menjelang Pilkada Disoal

CILEGON, LOCALNEWS.CO.ID – Daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 di Banten ini ada empat kabupaten/kota yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

Dari keempat daerah tersebut, Kota Cilegon sempat menuai kontroversi karena melaksanakan lelang jabatan atau openbidding menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Seperti dikritisi mantan anggota DPRD Kota Cilegon periode 2009 – 2014 Rebudin. Kata dia, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Permendagri Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat, sampai kepala daerah terpilih dilantik.

Lanjut Rebudin, diketahui lelang jabatan dimulai pendaftaran pada 22 Juli-5 Agustus 2020 dan berakhir hingga penentuan serta penetapan tiga besar pada 10 September 2020 atau di tengah proses Pilkada Cilegon 2020 berlangsung.

Kelima jabatan dimaksud adalah untuk posisi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Asda I Setda Pemkot Cilegon, Direktur Utama (Dirut) RSUD, serta Sekretaris Daerah yang sementara diisi Maman Maulidin sebagai pelaksana tugas (plt).

Maman yang kini menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon ini merupakan adik kandung Wali Kota Cilegon Edi Ariadi yang masuk dalam tiga nama calon Sekda Kota Cilegon hasil open bidding.

Dari pejabat yang masuk tiga besar, yaitu Kepala BPKAD yang kini menjabat plt Sekda Kota Cilegon Maman Maulidin, Asda III sekaligus Plt Kepala Dinas Kesehatan Dana Sujaksani, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Mahmudin.

Untuk diketahui,  Sekretaris Daerah merupakan salah satu posisi yang paling disoroti dalam lelang jabatan tersebut. “Berikanlah ruang kepada wali kota terpilih untuk menentukan perangkat – perangkat daerah guna efektifnya pelaksanaan kerja sebagai walikota terpilih dalam merealisasikan program – program yang sudah dijanjikan dan tertuang dalam visi misi calon walikota dalam Pilkada seperti empat program prioritas untuk kesejahteraan masyrakat,” jelas Rebudin kepada LocalNews.co.id, Minggu (27/12/2020).

Sementara itu, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Cilegon Eben Rajab, menyayangkan adanya openbidding yang digelar Pemkot Cilegon menjelang Pilkada.

Pihaknya mempertanyakan soal grasag- grusugnya Pemkot Cilegon menyikapi hal ini. “Jelas melabrak aturan yang berlaku padahal Cilegon ini masih banyak PR yang lain yang harus dikerjakan, seperti posisi Camat Grogol yang masih dikosongkan, tetapi kok dibiarkan sudah berlangsung lama,” tegasnya.

Hal tersebut kata dia, akan menghambat pembangunan. “Kami berharap Pemkot Cilegon tidak memaksakan kehendaknya yang jelas salah. Kami akan terus memantau perkembangannya, apa bila itu terjadi kita akan layangkan audience dan melaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.(hasidi-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *