Tidak Mengakomodasi Semua Pulau, IKMBP Minta Raperda RZWP3K Dikaji Ulang

SERANG,LOCALNEWS.CO.ID-  Pengurus Pusat (PP) Ikatan Mahasiswa Bojonegara- Pulo Ampel (IKMBP) menggelar dialog publik tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), di Aula Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Minggu (01/11/2020). Seperti diketahui, DPRD Banten menunda paripurna pengesahan Raperda RZWP3K, yang sebelumnya diagendakan pada Selasa (20/10/2020) lalu.

Acara yang dihadiri aktivis masyarakat pesisir Serang Utara Titin Kholawiyah ini mengangkat tema “Peran Generasi Muda dalam Mengawal Tata Kelola dan Proses hukum di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten”.

Ketua Umum PP IKMBP, Ari Dailami, menyayangkan sikap Pansus Raperda RZWP3K Provinsi Banten yang tidak teliti dalam penyusunannya. “Setelah kami mengkaji draft RZWP3K bersama Forum Masyarakat Pesisir Serang Utara, Pansus RZWP3K ini kurang teliti dalam menyusun Raperda. Bagaimana tidak, pulau-pulau kecil di Bojonegara Pulo Ampel tidak ada yang masuk kecuali Pulo Panjang. Padahal pulau-pulau tersebut dari dulu sudah ada, bahkan di google maps pun ada,” ucapnya.

Termasuk kata dia, tidak tercatatnya pangkalan perahu ikan (PPI) di Kecamatan Bojonegara- Pulo Ampel dalam Raperda tersebut. Padahal menurutnya daerah Bojonegara- Pulo Ampel adalah wilayah pesisir yang secara potensi ekonomi sebagian masyarakatnya dihasilkan dari laut. “Wilayah kita dibagi menjadi dua yakni pegunungan dan pesisir. Wilayah pegunungan sudah dikeruk habis akibat penambangan dengan dasar hukum RTRW Kabupaten Serang. Masa sekarang wilayah pesisir juga akan dihabiskan reklamasi dengan disahkannya Raperda RZWP3K ini, tanpa memberikan akses nelayan ke laut,” Ari menyayangkan.

Ia mengharapkan dengan adanya dialog publik ini pemuda lebih melek terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada di negara ini. Karena untuk memajukan potensi daerah dasarnya adalah mengetahui tata kelola wilayah dan proses hukumnya.

Pihaknya bersama Forum Masyarakat Pesisir Serang Utara, pekan lalu sudah melayangkan surat ke Pansus untuk meminta hearing terkait Raperda RZWP3K karena beberapa poin tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sementara, Titin Kholawiyah, selaku narasumber mengatakan, secara historis wilayah Indonesia bekas jajahan Belanda. “Indonesia menjadi negara kepulauan diawali dengan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Sedangkan ditetapkannya menjadi negara kepulauan pada tahun 1982 di Jenewa,” kata Titin.

Ia melanjutkan, pengakuan Internasional bahwa Indonesia menjadi  negara kepulauan memberikan keuntungan strategis, bahwa Indonesia memiliki 17.480 pulau dengan panjang garis pantai 95.187 km atau negara dengan garis pantai paling panjang kedua setelah Kanada. “Sayangnya banyak pulau-pulau di Indonesia, khususnya di Wilayah Banten tidak menjadi perhatian serius. Contohnya pada tahun 2014 akhir sudah ada upaya plangisasi pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang,” ungkapnya.

Namun diketahui belakangan ini plang yang di pulau-pulau kecil di Bojonegara- Pulo Ampel sudah tergantikan dengan plang-plang perusahaan. “Artinya ada pengabaian oleh negara tidak menjaga apa yang ada,” tegasnya.

Titin juga berharap negara bisa menjaga dan memfungsikan pulau-pulau kecil di Banten sebagai mana mestinya. “Dalam Rapeda RZWP3K saya melihat seperti Pulau Tarahan, Pulau Tanjung Bajo, Pulau Ampel kecil, Pulau Ampel Besar, Pulau Cikantung, Pulau Kemanisan, Pulau Pusang, dan Pulau Kubur, tidak termasuk sebagai pulau yang perlu dijaga ekosistemnya,” tegasnya.

Pihaknya juga menyoroti PPI sepanjang Teluk Banten juga tidak dimasukkan, seperti PPI Wadas, PPI Tetare, PPI Kepuh, PPI Kalinyamuk, PPI Ambaru, PPI Cikubang. (*/ari/abyan-LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *